Kamis, 25 April 2013

Makalah Hukum Keuangan



BAB I
PENDAHULUAN
1.       Latar Belakang

Hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi, hukum harus dapat menciptakan kualitas. Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pe­ma­ha­man mengenai keuangan negara dan kerugian negara telah men­datangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara................


Bagi teman-teman yang ingin contoh Makalah Hukum Keuangan, saya persilahkan download, semoga bermanfaat.

Klik Link dibawah ini, kemudian akan ada halaman baru tunggu waktu 5 detik dipojok kanan atas, kemudian klik Skip Ad. File berbentuk makalah dengan format .doc

Pengunjung yang baik pasti meninggalkan jejak, jangan lupa komentarnya, terimakasih.

Makalah Hukum Keuangan

Semangat belajar, raih mimpimu.

Resume Pengantar Ilmu Hukum

Kali ini saya akan berbagi tugas Pengantar Ilmu Hukum, semoga dapat bermanfaat.
Bagi teman-teman yang memerlukan bahan Pengantar Ilmu Hukum, silahkan download link dibawah ini.

Resume Pengantar Ilmu Hukum

Klik Skip Ad, setelah 5 detik, link download akan segera muncul.
Apabila berhasil di download, masukkan password "heri", karena file tersebut sebelum saya unggah telah saya prorteksi.

Jangan tergantung pada hasil download, kembangkan pikiran kembangkan bahan yang ada, demi kemajuan bersama.

Hidup Fakultas Hukum

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan




TUGAS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MAKALAH
IMPLEMENTASI PANCASILA YANG DINAMIS MENGHENDAKI ADANYA AMANDEMEN UUD RI 1945


SUHERMAN
B1A009152


FAKULTAS  HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
 


Download file dengan format .doc, klik link dibawah ini, semoga bermanfaat.

Makalah Implementasi Pancasila Yang Dinamis Menghendaki Adanya Amandemen UUD RI 1945

Kembangkan Pemikiranmu.

Makalah Hukum Pemilu




PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG



Disusun oleh

Suherman
B1A009152



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2012
 


 

BAB I
PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang
Pelaksanaan demokrasi dapat dilakuakan dengan dua cara yaitu demokrasi langsung dan perwakilan dan secara hirarkhi negara terdapat demokrasi tingkat nasional dan lokal. Di Indonesia pada masa eforia politik da satu sisis dan ketidak percayaan rakyat pada elit politik menjadikan proses rekrutmen mengarah pada demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan fenomena kenegaraan baru di Indonesia. Hal ini menyusul pemilihan elit eksekutif nasional yang juga dilakukan secara langsung. Pilkada langsung pertama kali akan dilakukan di 224 Pemerintah Daerah di Indonesia, sehinga segala hal yang melandasinya perlu dibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan hubungan negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi dan proses kebijakan publik dan partisipasi politik rakyat daerah. Dari pelaksanaan komponen-komponen tadi   kita akan melihat beberapa buka ke depan bagaimana pesta demokrasi lokal di negara Indonesia akankah terjadi perkembangan reformasi politik lokal atau hanya an old one in a new bottle.
.................
Untuk lebih lengkapnya, silahkan download, klik link dibawah ini melalui Adf.ly kemudian tunggu 5 detik dan klik Skip Ad.